Pemerhati ketenagakerjaan timboel siregar. Memandang keinginan serikat pekerja gaji minimal propinsi (ump) 2021 sebesar 8 % begitu tinggi.
“saya ingin katakan 8 % itu hitungannya darimanakah? Sekarang ini undang-undang peraturan operasional yang existing yang mengendalikan peningkatan gaji minimal itu berada di klausal 44 pp 78 tahun 2015 yakni perkembangan ekonomi plus inflasi nasional itu rumusnya. Cukup kita meminta peningkatan gaji periode 2021 disamakan saja dengan inflasi yaitu 1.5 – 2 %.” kata timboel ke liputan6. Jumat (2/10/2020).
Menurut dia yang penting daya membeli tidak terhapus oleh inflasi. Walau beberapa pebisnis minta ump 2021 0 % berarti begitu rendah tidak ada perkembangan. Serta serikat pekerja minta 8 % begitu tinggi serta tidak sesuai situasi epidemi covid-19.
Walau perkembangan ekonomi indonesia di kuartal i masih positif 2.97 % serta kuartal ii masih disebutkan lumayan baik meskipun minus 5.32 %. Tetapi di kuartal iii serta iv masih diperkirakan minus.
“berarti inflasi yang saya katakan gaji kita jadi termakan inflasi. Tujuan saya situasi ini harus disaksikan oleh serikat pekerja jika meminta sampai 8 % itu sulit untuk dipenuhi. Efeknya akan berlangsung penampikan besar. Berlangsung konflik di atas lapangan.”katanya.
Disamping itu. Beberapa pebisnis akan tempuh usaha menuntut peningkatan ump serta minta penangguhan ump ke pemerintah. Serta peluang mereka tidak ingin bayar seperti yang ditetapkan oleh gubernur.
“ini kan akan runyam lagi. Pada keadaan yang tidak normal akan berlangsung konflik lagi. Jika contohnya gubernur penuhi kemauan serikat pekerja peningkatan ump 8 %.” tuturnya.
Oleh karenanya. Timboel merekomendasikan pemerintah harus bertambah arif saja dalam meningkatkan ump di 2021 yang akan diputuskan 1 november 2020. Sebab di waktu epidemi covid-19 ini masih untung perusahaan masih dapat bekerja serta pekerja tidak terpengaruh phk.
“perusahaan telah jalan saja telah bagus. Jadi masalahnya ialah bagaimana serikat pekerja dengan perusahaan sama-sama berempati. Pekerja tidak minta tinggi. Pebisnis pun tidak minta 0. Harus ada titik jumpa ditengah-tengah yakni merujuk pada inflasi yakni 1.5 – 2 %.”ujarnya.
Konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) minta peningkatan gaji minimal kabupaten/kota (umk) serta gaji minimal bagianal kabupaten/kota (umsk) tahun 2021 sekurangnya sebesar 8 %.
Dimana peningkatan sebesar 8 % itu. Sama dengan peningkatan gaji minimal dalam 3 tahun paling akhir. Demikian dikatakan presiden kspi said iqbal di jakarta. Sabtu (5/9).
“meskipun perkembangan ekonomi alami kontraksi minus dalam 2 kwartal paling akhir. Tapi daya membeli warga tetap harus dijaga. Dengan begitu. Ada inflansi harga barang masih dapat dijangkau adanya peningkatan gaji yang lumrah.” kata said iqbal di jakarta. Sabtu (5/9/2020).
Dengan peningkatan gaji minimal sekurangnya 8 % itu. Kata said iqbal. Mempunyai tujuan untuk jaga daya membeli warga. Sekaligus juga untuk usaha untuk lakukan recovery ekonomi.
“pada kondisi saat ini. Exportt belum dapat diinginkan. Oleh karenanya. Untuk jaga supaya recovery ekonomi masih berlangsung. Yang perlu dilaksanakan ialah tingkatkan nilai mengonsumsi dengan tingkatkan peningkatan gaji minimal tahun 2021.” tegasnya.
Said iqbal memperbandingkan dengan yang berlangsung di tahun 1998. 1999. Serta 2000. Untuk contoh. Di dki jakarta. Peningkatan gaji minimal dari tahun 1998 ke 1999 masih naik seputar 16 %. Walau sebenarnya perkembangan ekonomi tahun 1998 minus 17.49 %. Begitupun dengan gaji minimal tahun 1999 ke 2000. Gaji minimal masih naik seputar 23.8 %. Walau sebenarnya perkembangan ekonomi tahun 1999 minus 0.29 %.
“jadi tidak ada fakta gaji minimal tahun 2020 ke 2021 tidak ada peningkatan. Sebab perkembangan ekonomi sedang minus.” sambungnya.
Oleh sebab di saat itu pemerintah masih meningkatkan gaji walau perkembangan ekonomi sedang minus. Pada akhirnya mengonsumsi masih terbangun.
“jadi bukan hal yang baru. Saat ekonomi minus. Gaji masih dinaikkan.” tegas pria yang memegang untuk presiden asosiasi serikat pekerja metal indonesia (fspmi) ini.
Karena itu. Kspi akan memerintah semua kadernya yang duduk di dewan penggajian di semua indonesia untuk perjuangkan peningkatan gaji minimal 2021.
Disamping itu. Buat perusahaan di industri spesifik yang terpukul karena krisis ekonomi serta covid 19 seperti hotel. Maskapal penerbangan. Restoran. Serta beberapa industri padat karya lokal. Bila memang keberatan dengan peningkatan gaji minimal bisa ajukan penundaan seperti yang telah ditata dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Itu juga harus ada pesetujuan dengan serikat pekerja serta ditunjukkan dengan neraca keuangan yang mengatakan betul-betul rugi.
“pokoknya. Kspi memiliki pendapat situasi ini tidak dapat dipukul rata. Karena hanya perkembangan ekonomi minus. Semua perusahaan selanjutnya tidak naik gaji minimalnya.” katanya.
Di waktu yang serupa. Sadi iqbal kembali lagi memperjelas. Jika kspi minta supaya cluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari ruu cipta kerja atau isi dari undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan jangan ada yang dikurangi sedikitpun.
“kspi masih menampik omnibus law ruu cipta kerja spesial cluster ketenagakerjaan seperti sikap di atas. Sikap kspi ini jadi sikap serikat pekerja dalam team perumus ruu cipta kerja terutamanya cluster ketenagakerjaan bersama-sama dpr ri.” papar said iqbal.
“pada sikap ini. Kspi tidak sepakat. Bilamana ada beberapa hal berkaitan ketenagakerjaan yang akan ditata dalam omnibus law. Seharusnya cuman tersangkut penguataan pemantauan perburuhan. Tingkatkan produktifitas lewat pendidikan serta training. Dan segala hal yang terkait dengan pekerja di industri startup. Umkm. Serta tranpostrasi online. Sedang isi dari undang-undang no 13 tahun 2003 jangan dikoreksi.” ujarnya.
Sesudah berdemo di balai kota dki jakarta dari pagi tuntut peningkatan ump serta minta berjumpa gubernur. Perwakilan buruh pada akhirnya berjumpa gubernur dki jakarta anies baswedan.